KONSISTENSI PENGATURAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI KASUS DI PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMANGGILAN NOTARIS. (analisis terhadap pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/

Abstract

Abstract

The Writing of this paper discusses the legal issues concerning the Status Settings Consistency Notary In Dealing Case Relating to Criminal Justice Dialing Notary. The purpose of writing this journal, to find and equalizer settings Notary menganalsis consistency in dealing with cases in the criminal justice with regard to calling a notary pursuant to Article 66 of Law No. 2 of 20014 by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU / X / 2012. The method used in this thesis normative. The approach used is the approach of legislation, Conceptual Approach and Case Approach.

The results of this thesis can be explained that setting the calling Notary occur inconsistency (inconsistency) when a Law Enforcement to call to the Notary for the purpose of investigation, prosecution and the judicial process. This is due to the decision of the Constitutional Court requires without the approval of the Regional Supervisory Council, while article 66 of Law No. 2 of 2014 requires approval Honorary Council of Notaries, but until this thesis written yet been established. This is called a legal vacuum. Furthermore, the implications if there is disharmony with the article 66 of the Constitutional Court's decision is certainly in the implementation of the law enforcement agencies will have a difference in interpretation of the order of article 66 of Law No. 2 of 2014.

Key words: consistency, the constitutional court's decision, setting the position of notary, case criminal justice, notary dialing

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini, untuk menemukan dan menganalsis konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana berkaitan dengan pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 20014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus.

Hasil Pembahasan dari penelitian tesis ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan pemanggilan Notaris terjadi ketidak konsistenan (Inkonsistensi) ketika Penegak Hukum melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, namun sampai tesis ini ditulis belum dibentuk. Inilah yang disebut kekosongan hukum. Selanjutnya implikasi bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya para Penegak hukum akan memiliki perbedaan penafsiran atas perintah pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014. Berdasarkan asas hukum Lex Posterior Derogat Lex Priori dapat dipakai untuk menghilangkan multi tafsir dan mengharmonisasikan pengaturan kedudukan notaris.

 

Kata kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengaturan kedudukan Notaris, Kasus Di Peradilan Pidana, Pemanggilan Notaris.